3. Tata Kelola – Pembentukan FTKK-RB
Pembentukan Forum Tata Kelola Kolaboratif Rempang Berkelanjutan yang melibatkan BP Batam, Pemkot Batam, Kementerian Transmigrasi, dan tokoh masyarakat.
Tri Joko menekankan pentingnya forum tersebut.
“Tanpa tata kelola yang kolaboratif dan transparan, pembangunan akan memicu konflik, bukan kesejahteraan,” tegasnya.
Rempang Menuju Pusat Pertumbuhan Maritim
Menurut TEP UNDIP, transformasi Rempang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi maritim hanya dapat terwujud jika pemerintah konsisten memberi prioritas pada:
1. Pembangunan infrastruktur dasar seperti air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah;
2. Pemberdayaan ekonomi nelayan melalui koperasi;
3. Serta pendekatan pembangunan yang adil, inklusif, dan sensitif terhadap budaya lokal.
“Keberhasilan PSN Rempang Eco-City tidak boleh meninggalkan masyarakat transmigrasi. Pembangunan harus dirasakan merata oleh semua Satuan Permukiman,” tutup Tri Joko.(**)
