IDNNEWS.CO.ID, Jakarta – Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dikelola BPJS Kesehatan terus menunjukkan peran strategisnya bukan hanya sebagai sistem perlindungan kesehatan masyarakat, tetapi juga sebagai salah satu penggerak ekonomi nasional.
Hingga akhir 2025, program tersebut tercatat memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia dengan nilai mencapai Rp129 triliun terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan Program JKN kini menjadi fondasi penting dalam menciptakan sumber daya manusia sehat yang mampu meningkatkan produktivitas nasional dan memperkuat daya saing Indonesia di tengah tantangan ekonomi global.
“Ketika masyarakat memperoleh akses layanan kesehatan berkualitas tanpa terbebani biaya besar, mereka dapat terus bekerja, meningkatkan produktivitas, dan memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan ekonomi nasional,” ujarnya dalam Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan BPJS Kesehatan 2025, Kamis (2/7).
Secara nasional, jumlah peserta Program JKN hingga 31 Desember 2025 mencapai 282,7 juta jiwa atau setara 98,62 persen dari total populasi Indonesia. Tingginya kepesertaan tersebut diiringi dengan pemanfaatan layanan kesehatan yang mencapai lebih dari 725,3 juta layanan sepanjang 2025 atau sekitar 1,9 juta layanan setiap hari.
Masifnya layanan kesehatan tersebut turut mendorong perputaran ekonomi sektor kesehatan nasional, termasuk industri farmasi, rumah sakit, layanan kesehatan primer, hingga sektor jasa penunjang lainnya.
Berdasarkan kajian LPEM FEB UI, Program JKN tidak hanya meningkatkan PDB nasional hingga Rp129 triliun, tetapi juga berhasil menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja di berbagai sektor ekonomi yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan layanan kesehatan.
Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, Program JKN juga berperan besar dalam menekan angka kemiskinan. Dalam kajian tersebut, JKN disebut berhasil menyelamatkan sekitar 8,1 juta penduduk dari jurang kemiskinan serta melindungi sekitar 16 juta masyarakat dari risiko jatuh miskin akibat tingginya biaya kesehatan.
