Dengan infrastruktur yang lebih stabil dan distribusi yang terintegrasi, jargas dinilai mampu meningkatkan ketahanan energi sekaligus memperbaiki tata kelola subsidi agar lebih tepat sasaran.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa LPG 3 kilogram tidak akan dihapuskan secara nasional. Kebijakan yang didorong pemerintah adalah realokasi distribusi agar lebih adil. LPG bersubsidi akan difokuskan ke daerah-daerah yang belum terjangkau jaringan gas atau wilayah terpencil yang secara infrastruktur belum memungkinkan pembangunan pipa gas.
“Begitu satu kota terpenuhi jargas, maka LPG 3 kilo bisa digeser untuk saudara-saudara kita yang selama ini belum mendapatkan fasilitas gas,” jelasnya.
Program jargas sendiri merupakan bagian dari kebijakan nasional sektor energi yang dijalankan PGN bersama pemerintah dan PT Pertamina (Persero). Sinergi tersebut bertujuan mempercepat transformasi energi domestik, mengurangi ketergantungan impor LPG, serta meningkatkan efisiensi belanja subsidi.
PGN berharap dukungan berbagai pihak, termasuk media, terus diperkuat agar masyarakat memahami manfaat jargas secara komprehensif—baik dari sisi ekonomi rumah tangga, keamanan, maupun keberlanjutan energi nasional.
“Kalau ini sukses, bukan hanya sukses PGN, tetapi sukses pemerintah dan masyarakat. Peran media sangat penting untuk menyampaikan informasi yang edukatif dan dewasa kepada publik,” tutup Wendi.
Dengan target ambisius tersebut, Batam kini berada di garis depan transformasi energi nasional menjadi laboratorium kebijakan yang berpotensi mengubah peta distribusi subsidi energi di Indonesia. (Iman Suryanto)
