Menurutnya, langkah tersebut penting untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor sekaligus memperkuat ekonomi daerah dari dalam. Jika hal itu dapat dilakukan secara konsisten, maka Batam tidak hanya menjadi tujuan investasi, tetapi juga mampu membangun ekosistem industri yang lebih mandiri dan tahan terhadap gejolak eksternal.
Rikson mengingatkan bahwa apabila pemerintah daerah dan BP Batam terus bersikap pasif menghadapi tekanan nilai tukar rupiah, maka status kawasan khusus yang selama ini dibanggakan berpotensi kehilangan makna bagi masyarakat.
“Batam membutuhkan keberanian para pemimpinnya untuk mengambil kebijakan yang konkret, protektif, dan berpihak kepada masyarakat. Menyelamatkan ekonomi daerah bukan sekadar menjaga angka investasi tetap tinggi, tetapi memastikan pekerja tetap memiliki penghasilan, industri tetap bertahan, dan daya beli masyarakat tidak runtuh. Sudah saatnya pemerintah berhenti menjadi penonton dan mulai bekerja mengamankan masa depan ekonomi Batam,” pungkasnya. (IMAN SURYANTO)
