Dengan tambahan sumber pembiayaan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat mempercepat pelaksanaan proyek-proyek pembangunan strategis.
Meski demikian, Suyono menekankan bahwa transparansi dan perencanaan yang matang menjadi kunci dalam pemanfaatan pinjaman tersebut. Pemerintah daerah perlu memastikan penggunaan dana pinjaman benar-benar diarahkan pada sektor yang produktif.
“Pertanyaannya adalah pinjaman itu digunakan untuk apa dan berapa lama masa pengembaliannya. Jika dana digunakan untuk proyek yang tidak produktif, maka berpotensi menjadi beban fiskal pada masa mendatang,” jelasnya.
Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pinjaman daerah memiliki batasan tertentu, termasuk terkait jangka waktu pengembalian. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, pinjaman daerah tidak boleh melebihi masa periodisasi kepala daerah yang menjabat.
Karena itu, Suyono berharap pemerintah daerah dapat memanfaatkan skema pinjaman secara bijak agar benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi daerah.
“Kita berharap dana pinjaman tersebut dapat memberi efek positif dalam meningkatkan kemampuan fiskal daerah, terutama dari sisi peningkatan PAD,” pungkasnya. (Iman Suryanto)
