Pasokan Gas Industri Batam Dipangkas, Kadin Kepri Desak Pemerintah Pulihkan Kuota dan Evaluasi Harga

Ketiga, melakukan peninjauan harga gas agar lebih kompetitif, transparan, dan berkeadilan.

Keempat, mengevaluasi dan menghapus pengenaan surcharge yang memberatkan dunia usaha, terutama biaya tambahan akibat kebijakan pembatasan pasokan di luar kendali pengguna.

Kelima, menyusun roadmap pemenuhan kebutuhan gas bumi Batam dan Kepri untuk jangka menengah dan panjang, termasuk optimalisasi jaringan pipa serta pemanfaatan LNG sebagai alternatif sumber pasokan.

Bacaan Lainnya

Keenam, menjamin keberlangsungan pasokan listrik bagi seluruh kawasan industri agar kegiatan produksi berjalan tanpa gangguan.

Ketujuh, membentuk forum koordinasi yang melibatkan Kementerian ESDM, SKK Migas, PGN, BP Batam, PLN Batam, penyedia listrik kawasan industri, Kadin, dan perwakilan perusahaan industri.

Kedelapan, mendorong pemerintah menetapkan Batam sebagai kawasan prioritas ketahanan energi industri nasional.

Mustava menegaskan bahwa dunia usaha tidak meminta perlakuan istimewa. Hal terpenting adalah adanya kepastian, keadilan, dan keberlanjutan dalam memperoleh energi untuk mendukung kegiatan produksi.

Kadin Kepri juga menilai persoalan pasokan gas tidak dapat diselesaikan secara parsial oleh satu institusi. Diperlukan koordinasi lintas kementerian, lembaga, badan usaha, dan pemangku kepentingan industri.

Pos terkait