Kondisi ini bertentangan dengan prinsip “single command governance”, yang secara teoritis diperlukan untuk memastikan koordinasi vertikal dan horizontal dalam pemerintahan.
5. Kesimpulan Akademik
Kekuasaan pemimpin daerah yang tereduksi menjadi sekadar simbol adalah fenomena struktural yang berasal dari:
ketimpangan regulasi sektoral,
dominasi institusi vertikal,
dan melemahnya desain desentralisasi.
Jika kekuasaan kepala daerah tidak dipulihkan melalui penataan regulasi dan restrukturisasi kewenangan, maka pemerintahan daerah akan terus berjalan dalam kondisi decoupling antara legitimasi politik dan kapasitas eksekutif. Hal ini pada akhirnya melemahkan efektivitas pemerintahan, memperdalam defisit demokrasi lokal, dan menurunkan kualitas pelayanan publik. (***)
