Tak hanya meminta klarifikasi, OJK juga menginstruksikan Solusiku untuk menghentikan sementara tindakan penagihan yang berpotensi tidak sesuai ketentuan terhadap konsumen yang mengajukan pengaduan hingga proses penyelesaian kasus selesai.
Selain itu, perusahaan diminta menyerahkan dokumen yang diperlukan, melakukan evaluasi internal terhadap pihak yang diduga terlibat, serta memperkuat sistem pengawasan terhadap aktivitas penagihan.
Dari perspektif ekonomi digital, langkah OJK ini dinilai penting untuk menjaga kredibilitas industri fintech lending yang saat ini menjadi salah satu penopang inklusi keuangan nasional. Kehadiran layanan pinjaman daring telah membuka akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang sebelumnya sulit menjangkau layanan perbankan konvensional.
Namun, pertumbuhan industri tersebut harus berjalan beriringan dengan kepatuhan terhadap aturan dan perlindungan konsumen.
OJK menegaskan bahwa seluruh penyelenggara LPBBTI wajib menjalankan kegiatan usaha secara profesional, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi pada perlindungan konsumen. Praktik penagihan harus dilakukan secara etis tanpa intimidasi, ancaman, maupun penyalahgunaan data pribadi nasabah.
Regulator juga mengingatkan masyarakat agar hanya menggunakan layanan pinjaman online yang telah berizin dan diawasi OJK. Di sisi lain, konsumen tetap memiliki kewajiban memenuhi perjanjian pinjaman yang telah disepakati, termasuk melakukan pembayaran sesuai jumlah dan jangka waktu yang ditentukan.
Kasus yang menimpa Solusiku menjadi pengingat bahwa keberlanjutan industri fintech tidak hanya ditentukan oleh pertumbuhan bisnis dan jumlah pengguna, tetapi juga oleh kualitas tata kelola perusahaan serta kemampuan menjaga kepercayaan publik.
Hasil pendalaman OJK terhadap kasus ini akan menjadi perhatian pelaku industri karena berpotensi menjadi tolok ukur pengawasan terhadap praktik penagihan di sektor pinjaman digital Indonesia. (***)
