Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK, Adi Budiarso, mengatakan perkembangan teknologi keuangan telah membuka peluang besar bagi pengembangan industri keuangan digital. Namun, inovasi tersebut juga menghadirkan tantangan baru berupa meningkatnya potensi penyalahgunaan teknologi untuk aktivitas ilegal.
Menurutnya, karakteristik transaksi aset digital yang dapat dilakukan lintas negara membuat penanganan kejahatan keuangan membutuhkan kolaborasi yang lebih erat antarotoritas.
“Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi domestik dan internasional yang erat, mengingat perusahaan, platform, aset, dan korban dapat berada di berbagai yurisdiksi. Pertukaran informasi dan koordinasi lintas negara menjadi sangat penting untuk memperkuat efektivitas penanganan kejahatan keuangan digital,” kata Adi.
Ia menjelaskan, pesatnya perkembangan industri aset digital, kemudahan transaksi lintas negara, serta perbedaan regulasi dan kesiapan pengawasan antarnegara menjadi tantangan tersendiri dalam mencegah aktivitas ilegal.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah penerapan *Financial Action Task Force (FATF) Travel Rule* yang belum merata. Kondisi tersebut menyebabkan informasi identitas pengirim dan penerima dalam transaksi aset digital lintas negara belum tersedia secara menyeluruh.
Karena itu, OJK menilai diperlukan integrasi informasi keuangan, keamanan siber, pengaduan konsumen, aset virtual, hingga penegakan hukum. Penguatan tersebut juga perlu didukung mekanisme pertukaran informasi yang lebih cepat serta pemanfaatan teknologi untuk menelusuri transaksi digital.
