Pertama, Ketersediaan Pasokan. Pemerintah daerah bersama instansi terkait terus mendorong peningkatan produksi pangan lokal melalui optimalisasi lahan dan program urban farming. Langkah ini diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pasokan dari luar daerah.
“Kedua, keterjangkauan harga. Melalui operasi pasar murah dan subsidi distribusi menjadi instrumen penting untuk menjaga harga tetap stabil di tingkat konsumen, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” tegasnya.
Ketiga, adalah kelancaran distribusi. Dimana perbaikan sistem logistik dan konektivitas antarwilayah menjadi fokus utama, termasuk pemanfaatan jalur laut yang lebih efisien untuk menekan biaya distribusi.
“Dan terakhir, adalah komunikasi efektif. Edukasi kepada masyarakat mengenai pola konsumsi bijak dan informasi harga menjadi bagian dari strategi untuk menekan ekspektasi inflasi,” tegasnya lagi.
Rony juga menekankan bahwa keberhasilan pengendalian inflasi sangat bergantung pada koordinasi yang solid antara pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat. Untuk itu, Forum Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) menjadi wadah penting dalam merumuskan kebijakan yang responsif terhadap dinamika di lapangan.
Selain pengendalian inflasi, terangnya lagi, ketahanan pangan menjadi isu strategis yang tidak kalah penting. Dalam konteks Kepri, ketahanan pangan tidak hanya berarti ketersediaan, tetapi juga aksesibilitas dan stabilitas pasokan.
Penguatan ketahanan pangan dilakukan melalui berbagai program, seperti pengembangan kawasan pertanian terpadu, peningkatan produktivitas nelayan, serta diversifikasi pangan lokal. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan sistem pangan yang lebih mandiri dan berkelanjutan.
