Sebagaimana diketahui, BBM dan LPG bersubsidi merupakan komoditas vital yang mendapat perhatian khusus pemerintah. Subsidi ini diberikan untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah, nelayan, serta pelaku usaha kecil dan mikro. Namun dalam praktiknya, masih kerap ditemukan oknum yang berupaya memanfaatkan celah distribusi untuk mendapatkan keuntungan pribadi.
Kasus penyalahgunaan distribusi LPG 3 kilogram, misalnya, kerap terjadi akibat penjualan di atas harga eceran tertinggi (HET) atau penimbunan oleh agen yang tidak bertanggung jawab. Demikian pula pada sektor BBM, praktik pengisian berulang menggunakan jeriken tanpa izin dan penyimpangan volume menjadi salah satu persoalan klasik yang harus diatasi bersama.
Untuk memperkuat pengawasan, Pertamina juga terus memperluas implementasi digitalisasi SPBU dan sistem distribusi LPG berbasis data. Melalui sistem ini, setiap transaksi dapat dipantau secara real-time, termasuk volume distribusi dan lokasi penjualan, sehingga potensi penyimpangan bisa lebih cepat terdeteksi.
Selain itu, Pertamina bekerja sama dengan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan lembaga konsumen untuk memastikan seluruh jalur distribusi energi berjalan transparan. Program pengawasan ini juga disinergikan dengan edukasi publik agar masyarakat memahami mekanisme pembelian LPG dan BBM bersubsidi yang sesuai aturan.(Iman)
