Ketiga, penguatan aspek keuangan dan digitalisasi. BI mendorong UMKM terhubung dengan pembiayaan perbankan serta memanfaatkan sistem pembayaran digital, termasuk QRIS.
“Kita dorong UMKM menggunakan QRIS agar transaksi lebih mudah, transparan, dan terhubung dengan layanan keuangan formal. Digitalisasi ini penting agar UMKM naik kelas,” tegas Rony.
Sementara itu, Wakil Gubernur Kepri, Nyangnyang Haris Pratamura menyebut KURMA sebagai agenda strategis tahunan dalam memperkuat ekosistem ekonomi dan keuangan syariah (EKOS) di Kepri.
“KURMA bukan sekadar festival Ramadan, tetapi wadah promosi produk UMKM, penguatan pariwisata halal, edukasi keuangan syariah, hingga pelayanan publik dan pasar murah,” ujarnya.
Ia menilai kolaborasi antara Pemprov Kepri, BI, OJK, KDEKS, serta pemangku kepentingan lainnya telah menunjukkan hasil positif. Hal itu tercermin dari pertumbuhan ekonomi Kepri 2025 yang mencapai 7,8 persen (yoy), meningkat signifikan dibandingkan 5,14 persen pada 2024.
“Pertumbuhan ini harus kita jaga agar tidak hanya tinggi, tetapi juga inklusif dan berkelanjutan,” katanya.
Pemprov Kepri juga terus mendorong program strategis seperti penguatan UMKM kabupaten/kota, koperasi, serta pengembangan Kampung Merah Putih di sejumlah wilayah pesisir guna meningkatkan produktivitas sektor perikanan dan budidaya.
Dengan sinergi yang semakin solid, KURMA 2026 diharapkan menjadi katalis penguatan ekonomi syariah yang melengkapi mesin industri Kepri.
Pertumbuhan yang tinggi dan stabil diharapkan tidak hanya terpusat di sektor besar, tetapi juga mengalir hingga ke pelaku UMKM, menciptakan ekonomi Kepri yang lebih adil, merata, dan berkelanjutan.(Iman)
