IDNNEWS.CO.ID, BATAM – Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kepri, Rony Widijarto menegaskan bahwa digitalisasi pembayaran bukanlah sekadar tren, melainkan kebutuhan zaman.
Hal ini dapat dilihat dalam beberapa tahun terakhir, Bahkan masa pandemi terahulu membuat digitalsasi keuangan terus ‘melaju’ kencang dengan mengadopsi teknologi dalam berbagai lini kehidupan.
Di tengah tantangan tersebut, sistem pembayaran digital hadir sebagai solusi yang memudahkan, mempercepat, sekaligus menyehatkan ekosistem ekonomi.
Salah satu bentuk konkret dari transformasi digital ini adalah hadirnya Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) yang disusun untuk menyatukan semua metode pembayaran digital melalui satu kode QR.
“Tercatat, transaksi QRIS di Kepri tercatat tumbuh secara akseleratif. Dimana pada tahun 2024, jumlah volume transaksi QRIS di Kepri tercatat sebesar 33,9 juta transaksi atau tumbuh 117,34% (yoy). Adapun total volume transaksi per akhir Juni 2025 tercatat sebesar 29,29 juta transaksi atau mencapai 58,52% dari target 2025 (50
juta transaksi),” tegas Rony Widijarto disela-sela membua secara resmi Creative and Innovative Riau
Island Carnival (CERNIVAL) 2025 pada Jumat (25/7/2025) malam.
Dari sisi nominal, tambahnya, pada tahun 2024 nominal transaksi QRIS di Kepri tercatat sebesar Rp5,03 triliun atau tumbuh 123,29% (yoy). Adapun nominal transaksi per akhir Juni 2025 sebesar Rp4,10 Triliun atau tumbuh 107,65% (yoy).
Hal ini menunjukkan besarnya potensi yang dimiliki QRIS dalam mendukung transaksi ekonomi di era digital. “Capaian tersebut sejalan dengan pengguna QRIS yang meningkat dari waktu ke waktu. Posisi pengguna QRIS di Kepri pada ahhir tahun 2024 mencapai 530.327 pengguna atau tumbuh sebesar 26,49% (yoy), sedangkan capaian pengguna QRIS secara nasional sebesar 55,4 juta atau tumbuh sebesar 21,08% (yoy),” tambahnya.
Untuk memperluas ekosistem ekonomi keuangan digital, tambahnya, penggunaan QRIS juga diimplementasikan pada Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), baik dari sisi pengeluaran maunpun penerimaan dalam hal ini pajak dan retribusi.
Pemanfaatan digitalisasi pembayaran tidak hanya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, namun juga mempercepat penerimaan PAD, memperluas inklusi keuangan, serta memperkuat ekosistem ekonomi digital di daerah secara berkelanjutan.
“Bank Indonesia terus berkolaborasi bersama seluruh Pemda di Kepulauan Riau dalam mendukung elektronifikasi Pemda diantaranya melalui studi banding untuk meningkatkan kapasitas TP2DD dan kolaborasi dalam berbagai perluasan elektronifikasi, seperti pada Roadshow Pembayaran PBB di Kota Batam, sinergi dalam digitalisasi pembayaran pada sektor transportasi seperti Trans Batam dan Pelabuhan, mendorong implementasi Kartu Kredit Indonesia (KKI) di masing-masing daerah, serta perluasan sosialisasi pemanfaatan QRIS dalam membayar
pajak dan retribusi daerah,” tegasnya. (Iman)
