KADIN Kepri memandang pemberantasan aktivitas ilegal tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh elemen, termasuk dunia usaha.
Karena itu, organisasi pengusaha tersebut menyatakan siap mendorong anggotanya menjalankan kegiatan bisnis secara legal, transparan, dan bertanggung jawab.
Mustava juga mengingatkan meningkatnya ancaman kejahatan digital seiring perkembangan ekonomi berbasis teknologi.
Sejumlah risiko yang perlu diantisipasi pelaku usaha antara lain penipuan transaksi bisnis, kejahatan siber, penyalahgunaan identitas perusahaan, hingga berbagai modus penipuan investasi.
Menurutnya, perlindungan terhadap dunia usaha kini tidak cukup hanya melalui pengamanan fisik, tetapi juga membutuhkan penguatan keamanan digital.
KADIN Kepri berharap Polda Kepri dapat memperluas edukasi, sosialisasi, serta membuka ruang konsultasi dan koordinasi bagi pelaku usaha untuk mengantisipasi berbagai ancaman tersebut.
Untuk memperkuat kemitraan, KADIN Kepri mengusulkan sejumlah program kolaborasi konkret bersama Polda Kepri.
Salah satunya pembentukan Forum Komunikasi KADIN dan Polda Kepri sebagai wadah pertemuan berkala untuk membahas persoalan keamanan, investasi, serta berbagai dinamika aktivitas dunia usaha.
KADIN juga mengusulkan pembentukan kanal koordinasi dunia usaha. Fasilitas ini diharapkan menjadi sarana bagi pelaku usaha untuk menyampaikan laporan maupun berkonsultasi ketika menghadapi gangguan keamanan, pemerasan, dan dugaan pungutan liar.
Selain itu, terdapat usulan edukasi hukum dan keamanan usaha bagi anggota KADIN, asosiasi pengusaha, serta pelaku UMKM.
