Kadin Kepri menilai penyelesaian persoalan lalu lintas barang tidak cukup hanya melalui kebijakan kemudahan berusaha. Kepastian implementasi di lapangan juga menjadi kebutuhan utama bagi pelaku usaha.
Karena itu, Kadin mendorong agar pengawasan kepabeanan, perpajakan, karantina, dan pengawasan barang tetap berjalan kuat, tetapi diikuti pelayanan yang lebih sederhana, cepat, transparan, dan memberikan kepastian.
Dalam forum tersebut, Kadin Kepri menyampaikan lima rekomendasi strategis.
Pertama, harmonisasi standar operasional prosedur (SOP) atau pedoman teknis bersama mengenai lalu lintas barang antar kawasan FTZ Batam, Bintan, dan Karimun agar tidak terjadi perbedaan interpretasi yang membingungkan pelaku usaha.
Kedua, integrasi sistem informasi dan administrasi antarinstansi sehingga pengajuan dokumen, verifikasi, serta pemantauan pergerakan barang dapat dilakukan lebih efektif.
Ketiga, penerapan pelayanan dan pengawasan berbasis risiko. Perusahaan dengan rekam jejak kepatuhan yang baik diharapkan memperoleh proses pelayanan lebih efisien sesuai ketentuan.
Keempat, penguatan konektivitas dan efisiensi logistik antarpulau melalui evaluasi biaya angkutan, jadwal pelayaran, fasilitas pelabuhan, serta konsolidasi muatan.
Kelima, pembentukan forum atau tim teknis lintas instansi, termasuk mekanisme koordinasi dan pengaduan satu pintu agar setiap hambatan dunia usaha memiliki jalur penyelesaian yang jelas.
Mustava juga menekankan bahwa perbaikan sistem distribusi barang tidak boleh hanya berorientasi pada kebutuhan industri besar.
