“Di satu sisi Batam dipromosikan sebagai magnet investasi teknologi, namun di sisi lain pasokan air bagi masyarakat belum terjamin. Ini berisiko menciptakan ketidakadilan ekonomi dan sosial, sekaligus menimbulkan konflik kepentingan antara industri dan warga,” jelas Rikson.
Ia menekankan bahwa keberlanjutan investasi seharusnya berjalan seiring dengan ketahanan sumber daya. Untuk itu, ia mendorong pergeseran paradigma kebijakan menuju konsep ketahanan air (water resilience) sebagai bagian integral dari perencanaan pembangunan daerah.
Langkah tersebut mencakup diversifikasi sumber air, seperti desalinasi dan daur ulang air limbah, serta revitalisasi jaringan distribusi yang sebagian besar dinilai sudah tidak efisien.
Selain itu, setiap investasi berskala besar, khususnya di sektor industri intensif air, dinilai perlu disertai kajian dampak ketahanan air yang berbasis data dan terbuka bagi publik. Transparansi ini dinilai penting guna menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan perlindungan hak dasar masyarakat.
“Krisis air Batam telah menjadi ujian bagi kualitas tata kelola ekonomi daerah. Apakah pembangunan hanya menjadi fasilitator investasi, atau benar-benar menghadirkan kesejahteraan yang adil dan berkelanjutan,” pungkas Rikson.
Momentum aksi warga tersebut diharapkan menjadi titik balik bagi pemerintah dan BP Batam untuk membangun Batam yang berdaya saing secara ekonomi, namun tetap berdaulat atas sumber daya air dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. (Iman)
