Bagi Batam, persoalan tersebut menjadi strategis mengingat kawasan ini selama ini berkembang sebagai salah satu pusat industri dan investasi yang berorientasi ekspor.
Karena itu, kepastian dan daya saing biaya energi dinilai menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan investor sekaligus mempertahankan industri yang telah beroperasi.
Hendry menilai penyusunan RUU Kawasan Industri harus dilakukan secara komprehensif dengan melihat persoalan industri dari hulu hingga hilir.
Menurut dia, persoalan energi tidak dapat dipisahkan dari aspek lain seperti logistik, infrastruktur, tata kelola kawasan, hingga kepastian investasi.
Masukan dari Batam tersebut, kata dia, akan menjadi bagian dari proses “belanja masalah” Komisi VII DPR RI sebelum merumuskan ketentuan dalam RUU Kawasan Industri.
“RUU ini harus mampu menjawab persoalan yang benar-benar dihadapi kawasan industri dan pelaku usaha,” ujarnya.
Menurutnya, regulasi yang dibangun nantinya harus mampu menciptakan iklim industri yang kompetitif sekaligus memberikan kepastian bagi dunia usaha.
