Ia menambahkan, seluruh usulan dari kecamatan akan dipadukan dengan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD), hasil reses DPRD, pokok-pokok pikiran DPRD, serta program prioritas Wali Kota dan Wakil Wali Kota. Seluruh rangkaian tersebut menjadi dasar penyusunan RKPD Kota Batam Tahun 2027.
Namun demikian, Amsakar mengingatkan bahwa tidak semua usulan dapat direalisasikan karena keterbatasan anggaran daerah. Ia memaparkan, akumulasi nilai usulan dari berbagai sumber perencanaan mencapai sekitar Rp9 triliun, sementara kemampuan anggaran daerah berada pada kisaran Rp4,29 triliun.
“Artinya, ada sekitar Rp5 triliun yang harus dieliminasi. Karena itu, skala prioritas menjadi kunci agar program yang dijalankan benar-benar mendesak dan berdampak luas bagi masyarakat,” tegasnya.
Ia berharap para tokoh masyarakat, perangkat kelurahan, dan kecamatan dapat bersama-sama menyaring usulan yang memiliki tingkat urgensi tinggi serta selaras dengan kebutuhan riil di lapangan.
Pada kesempatan tersebut, Amsakar juga memaparkan capaian kepemimpinannya bersama Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, selama 11 bulan 11 hari menjabat. Dari 10 program prioritas yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, sebanyak tujuh program telah direalisasikan, sementara tiga lainnya masih dalam tahap penyelesaian.
“Tidak semua program bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Setiap kebijakan membutuhkan perencanaan matang, dukungan anggaran, serta kesiapan teknis di lapangan,” ujarnya.
