Muncul di Tengah Tekanan Politik
Wacana pengunduran diri Gibran muncul ketika polemik mengenai dokumen pendidikan yang dikaitkan dengan pencalonannya pada Pilpres 2024 kembali menjadi sorotan.
Tekanan politik di parlemen juga menguat. Sebanyak 50 anggota DPR yang berasal dari enam fraksi disebut telah mendorong usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik tersebut.
HMP merupakan salah satu hak DPR yang diatur dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Salah satu objeknya adalah dugaan pelanggaran hukum oleh presiden dan/atau wakil presiden, termasuk dugaan perbuatan tercela atau kondisi ketika presiden maupun wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden atau wakil presiden.
Polemik tersebut juga berkaitan dengan putusan MA dan MK yang menjadi bagian dari dinamika hukum terkait dokumen pendidikan Gibran.
Dalam narasi yang berkembang, putusan MA mempersoalkan dokumen surat keterangan (suket) penyetaraan pendidikan Gibran yang digunakan sebagai salah satu persyaratan pendaftaran Pilpres 2024.
Sementara itu, putusan MK sebelumnya disebut tidak menemukan dokumen bukti tanda kelulusan setara SMA Gibran di Singapura dan Australia.
Gibran sebelumnya juga telah memberikan tanggapan mengenai polemik dokumen pendidikannya.
Ia mempertanyakan logika tudingan bahwa dirinya tidak lulus SMA, dengan menyebut dirinya dapat melanjutkan pendidikan hingga perguruan tinggi di Singapura.
