Said menekankan bahwa belanja pada berbagai sektor harus memiliki ukuran output dan outcome yang jelas. Dengan demikian, penggunaan anggaran tidak hanya dinilai dari besarnya belanja, tetapi juga dari hasil yang dihasilkan.
“Pemerintah akan menyampaikan ukuran-ukuran tersebut dalam laporan sementara pada semester pertama pelaksanaan RAPBN 2027 dan laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2027,” katanya.
Adapun belanja negara dalam APBN 2027 terdiri atas belanja pemerintah pusat sebesar Rp3.371,26 triliun dan transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp735 triliun.
Jika dibandingkan dengan APBN 2026, pendapatan negara meningkat Rp272,43 triliun, dari Rp3.153,6 triliun menjadi Rp3.426,03 triliun sebelum penyesuaian dalam pembahasan RAPBN 2027.
Sementara itu, belanja negara meningkat Rp263,56 triliun, dari Rp3.842,7 triliun pada APBN 2026 menjadi Rp4.106,26 triliun dalam APBN 2027.
Target penerimaan perpajakan juga meningkat Rp554,25 triliun, dari Rp2.357,7 triliun pada APBN 2026 menjadi Rp2.911,95 triliun.
Adapun PNBP naik Rp63,28 triliun, dari Rp459,2 triliun pada APBN 2026 menjadi Rp522,48 triliun pada APBN 2027.
SUMBER: BISNIS INDONESIA
