“Saat ini perizinan sudah jauh lebih lancar, namun masih ada sekitar 10 kementerian yang proses koordinasinya belum sepenuhnya selesai. Kami meminta waktu untuk menuntaskan hal tersebut,” jelasnya.
Ia juga menyoroti percepatan layanan perizinan yang kini semakin efisien. Proses Rencana Pengelolaan Kawasan Peruntukan Lain (RPKPL) kini dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 29 hari, sementara Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dapat diproses dalam waktu sekitar 14 hari.
Percepatan tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan investor serta mempercepat realisasi proyek investasi di Batam.
Diskusi strategis ini menegaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi faktor utama dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Batam. Dengan mendengar langsung tantangan yang dihadapi sektor usaha, BP Batam berharap dapat menyusun kebijakan yang lebih adaptif, responsif, dan pro-investasi.
Forum ini juga menjadi sinyal bahwa BP Batam akan terus membuka ruang dialog berkelanjutan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi jangka menengah.
Ke depan, hasil diskusi akan dirumuskan menjadi rekomendasi kebijakan yang akan disampaikan secara lebih rinci kepada publik dan media.
Dengan langkah tersebut, Batam diharapkan mampu mempertahankan posisinya sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi dan investasi strategis di Indonesia, sekaligus siap menghadapi dinamika ekonomi global menuju 2026 dan seterusnya. (Iman Suryanto)
