Ardhienus menyebutkan bahwa saat ini BI sedang melakukan pemetaan jumlah pengguna QRIS di wilayah Belakangpadang, termasuk melihat potensi peningkatan transaksi dari kunjungan wisatawan lokal maupun asing.
“Data transaksi QRIS di Belakangpadang masih kita kompilasi. Tapi potensi ekonominya besar, apalagi dari wisatawan Singapura. Dengan konsep cross-border QRIS, wisatawan nanti bisa bertransaksi langsung menggunakan sistem pembayaran digital yang terintegrasi,” jelasnya.
Program pojok digital juga disiapkan BI untuk mendukung edukasi masyarakat tentang layanan keuangan digital, cara membuat rekening, serta penggunaan QRIS agar semakin banyak pelaku usaha yang memahami manfaat digitalisasi.
Terkait penggunaan QRIS di sektor-sektor tertentu seperti pom-pom, warung, atau jasa transportasi laut, BI menegaskan bahwa tidak ada kewajiban penggunaan. Namun BI mendorong dan mendampingi para pelaku usaha agar dapat mengadopsi teknologi pembayaran non-tunai.
“Kita tidak mewajibkan. Namun kita mengedukasi supaya lebih banyak yang menggunakan QRIS. Beberapa sudah kita buatkan QRIS-nya, hanya tinggal dioptimalkan pemakaiannya,” kata Ardhienus.
Untuk menggunakan QRIS, para pelaku usaha harus memiliki rekening terlebih dahulu. Oleh karena itu, BI bersama perbankan terus memberikan pendampingan agar UMKM dapat memenuhi persyaratan layanan keuangan digital.
