Pihaknya juga menegaskan, bahwa keunggulan Kota Batam kerap digadang-gadang terletak pada faktor geografis, dekat dengan Singapura, Malaysia hingga negera-negara di Asia, tetapi kurang memiliki keunggulan qualitative seperti logistik chain yang masih jauh tertinggal dari Johor Bahru.
Namun, daya tarik itu tidak sepenuhnya mampu menutupi kerumitan aturan dan beban biaya yang ditanggung masyarakat maupun pelaku usaha kecil, yang dirasakan kurang memberikan keadilan.
“Kalau di luar Batam, bayar PBB dan BPHTB saja sudah cukup. Di sini, selain dua itu, kami juga harus bayar sewa tanah ke BP Batam, dan biaya lain lain. Rasanya seperti bayar ganda di atas tanah yang kami tempati,” ujar warga lainnya.
Bagi pelaku usaha berskala besar, tambahnya, biaya tambahan mungkin bisa ditutup dengan skema investasi. Tapi bagi masyarakat dan UMKM, aturan ini menambah tekanan. Banyak yang harus berhitung ulang untuk bertahan, apalagi di tengah ketatnya persaingan dengan negara-negara tetangga.
“Batam memang masih menyimpan potensi besar. Tapi selama struktur biaya dan kebijakan pengelolaan lahan belum berpihak, keunggulan itu hanya akan menjadi bahan pidato yang terdengar manis di atas ,” terangnya.(iman)
