“Penurunan ini menjadi dasar perjalanan ke depan. Harapannya angka NRW bisa semakin membaik,” jelasnya.
BP Batam kini memprioritaskan penertiban sambungan ilegal yang diduga tersebar hampir merata di sejumlah kecamatan. Namun, pihaknya masih melakukan verifikasi sebelum merilis data wilayah secara resmi.
Sebagai langkah solusi, BP Batam membuka ruang bagi masyarakat yang ingin melegalkan sambungan air secara resmi dengan skema sanksi lebih ringan.
“Kami mengimbau masyarakat yang memiliki sambungan tidak resmi agar segera mendaftar. Akan diberikan denda yang lebih ringan sebagai bentuk kesadaran untuk beralih ke sambungan resmi,” kata Ariastuty.
Penurunan NRW menjadi penting karena berkaitan langsung dengan efisiensi layanan air bersih dan biaya operasional. Semakin tinggi NRW, semakin besar pula potensi kerugian akibat air yang diproduksi tetapi tidak menghasilkan pendapatan.
Dengan penertiban sambungan ilegal dan perbaikan jaringan distribusi, BP Batam berharap kualitas layanan air kepada masyarakat dapat meningkat sekaligus menekan kerugian operasional.
Upaya menurunkan NRW ini pun menjadi salah satu indikator penting dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan menjaga keberlanjutan sistem penyediaan air bersih di Batam. (Iman Suryanto)
