“Kami ingin para lansia merasa tenang dan tidak lagi khawatir terhadap kebutuhan sehari-hari,” tambahnya.
Terkait adanya warga yang belum menerima bantuan pada periode ini, Amsakar menjelaskan bahwa hal tersebut dipengaruhi perubahan kebijakan pendataan di tingkat nasional. Data penerima kini mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DT-SEN) dengan sistem desil.
“Ada penyesuaian kategori berdasarkan data terbaru. Bagi warga yang sebelumnya menerima namun saat ini belum, bukan berarti tidak mendapatkan, tetapi belum terakomodasi. Kami terus melakukan sinkronisasi data dengan pemerintah pusat agar tidak ada warga yang dirugikan,” jelasnya.
Ia juga menginstruksikan camat dan lurah untuk aktif memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait perubahan sistem pendataan tersebut guna mencegah kesalahpahaman di lapangan.
Menutup sambutannya, Amsakar menyampaikan apresiasi kepada para kader yang dinilai sebagai garda terdepan dalam pelayanan masyarakat.
Ia menegaskan, Pemko Batam akan terus berupaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) agar kesejahteraan masyarakat, termasuk insentif kader, dapat terus ditingkatkan.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kota Batam, Zulkifli Aman, menyampaikan bahwa peran Posyandu kini semakin luas seiring terbitnya Permendagri Nomor 13 Tahun 2024.
“Posyandu tidak lagi hanya berfokus pada layanan kesehatan, tetapi juga mencakup enam Standar Pelayanan Minimal, mulai dari pendidikan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, ketenteraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat, hingga bidang sosial,” jelasnya. (***)
