Sejalan dengan konektivitas, percepatan pembangunan infrastruktur fisik juga menjadi agenda yang mendesak. Infrastruktur dasar seperti dermaga, jalan lingkungan, dan fasilitas publik di wilayah perbatasan akan digenjot melalui intervensi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).
Menurutnya, kementerian terkait menyambut positif usulan ini dan siap mengintegrasikannya dalam rencana kerja tahunan.
Tantangan nyata lain yang dihadapi warga kepulauan adalah keterbatasan akses informasi akibat ketiadaan sinyal telekomunikasi (blank spot). Di era digital, keterisolasian sinyal tidak hanya menghambat sektor ekonomi dan pendidikan, tetapi juga berdampak pada aspek pertahanan keamanan.
Menyikapi hal tersebut, Nyanyang membawa misi khusus untuk meminta perluasan jaringan telekomunikasi di titik-titik rawan perbatasan.
”Terkait komunikasi, infrastruktur dasarnya sudah ada, tinggal dikembangkan dan diperkuat saja. Kita ingin memastikan tidak ada lagi wilayah blank spot di garda terdepan republik ini agar pelayanan publik dan koordinasi keamanan berjalan real-time,” tegasnya.
Perang Melawan Illegal Fishing dan Kedaulatan Nelayan
Selain infrastruktur fisik dan digital, sektor maritim menjadi sorotan tajam. Sebagai wilayah yang 96 persen areanya merupakan lautan, Kepri sangat rentan terhadap praktik pencurian ikan ilegal (illegal fishing) oleh kapal asing.
Oleh karena itu, poin keempat yang diperjuangkan adalah penguatan pengawasan laut dan penegakan hukum. Namun, Pemprov Kepri tidak hanya fokus pada aspek represi terhadap pelaku illegal fishing, melainkan juga pada sisi penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
