Menurutnya, kondisi tersebut justru menjadi momentum untuk melakukan penelitian dan kajian mendalam sebelum menetapkan kebijakan yang berpotensi menambah biaya logistik maupun operasional dunia usaha.
“Bukan berarti tarif tidak boleh naik. Yang harus diteliti adalah apakah sekarang waktu yang tepat. Bahkan mengapa tidak dikaji kemungkinan menurunkan tarif agar daya saing Indonesia semakin kuat,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu mengedepankan kajian akademis dalam setiap kebijakan ekonomi, termasuk penyesuaian tarif layanan kepelabuhanan, sehingga tidak menimbulkan persepsi negatif di kalangan investor.
“Apa yang keliru dalam tata kelola pelayanan? Investor tidak semestinya harus meminta penundaan. Seharusnya sejak awal ada kajian yang menyimpulkan apakah kenaikan tarif memang sudah diperlukan atau belum,” katanya.
Ampuan juga mengakui pembiayaan pembangunan infrastruktur pelabuhan memang menghadapi tantangan finansial. Namun, menurutnya, kondisi tersebut harus dicarikan solusi bersama tanpa harus langsung membebankan biaya tambahan kepada pengguna jasa.
Ia berpendapat, apabila tujuan kenaikan tarif adalah meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), maka pembenahan regulasi seharusnya menjadi prioritas utama dibanding sekadar menaikkan tarif melalui Perka.
“Kalau memang ingin meningkatkan PNBP agar lebih optimal, yang perlu dibenahi adalah regulasinya. Peraturan mengenai kenaikan tarif itu juga perlu dievaluasi,” ujarnya.
