IDNNEWS.CO.ID, BATAM – Pada sebuah siang yang terik di kawasan pelabuhan, barisan kontainer berwarna kusam berdiri seperti raksasa bisu. Tak banyak yang tahu, diduga tahun 2025 ini saja BP Batam memberikan 4.800 units kontainer rekomendasi quotq impor belum lagi ribuan kontainer yang telah masuk sejak tahun 2017, saat ini baru 856 unit kontainer dapat dicegah yang berisi limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) material yang tidak hanya mengancam kesehatan dan lingkungan bahkan ini merupakan bencana.
Namun, kontainer-kontainer ini tak bisa keluar dari pelabuhan, tak bisa dipindahkan, bahkan tak bisa diproses. Alasannya sederhana namun krusial, Batam belum memiliki fasilitas pengolahan limbah B3 yang memenuhi standar, seperti insinerator berteknologi tinggi, fasilitas pengolah air limbah berbahaya, atau sistem 3R (reuse, recycle, recovery) khusus limbah industri.
“Ini persoalan serius. Tidak adanya pabrik pengolahan limbah B3 membuat 856 kontainer itu harus tetap berada di pelabuhan,” ujar Osman Hasyim, Ketua Forum Masyarakat Peduli Batam Maju (FMPBM) saat bincang-bincang santai dengan KE Group pada Selasa (23/12/2025) pagi.
“Risikonya bukan hanya administratif, sanksi pidana bagi importir, perusahaan bahkan instansi yang memberi izin impor juga berpotensi terkena sanksi pidana karena ini menyangkut kesehatan masyarakat dan keamanan lingkungan,” tambahnya.
Batam dibangun sebagai pusat industri, manufaktur, dan logistik. Setiap investasi baru selalu membawa janji lapangan kerja, ekspor, dan pertumbuhan ekonomi. Namun, industri juga menghasilkan limbah berbahaya yang tak bisa ditangani sembarangan.
Akumulasi limbah B3 yang kini “terkunci” di pelabuhan menjadi cermin paradoks ekonomi Batam: pertumbuhan tanpa kesiapan infrastruktur ekologis.
Keterlambatan pemerintah dalam menghadirkan fasilitas pengolahan limbah membuat pelaku industri berhitung ulang. Ketidakpastian dalam manajemen limbah bisa menghambat arus investasi, meningkatkan biaya, dan menciptakan risiko reputasi bagi Batam sebagai kawasan industri modern.
